“Malah narasi-narasi yang mengiringi rencana kenaikan iuran sama sekali tidak simpatik. Kalau faskes tingkat pertama di seluruh Indonesia fasilitasnya sudah baik dan merata, peserta juga akan memilih puskesmas terdekat untuk mengobati sakitnya. Jadi bukan manja,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Wakil Ketua Komite 1 ini, alasan atau pembelaan pemerintah yang menyatakan bahwa jika iuran tidak naik maka BPJS Kesehatan bisa colaps (bangkrut), mengesankan defisit BPJS Kesehatan adalah tanggung jawab semua peserta.
Padahal jika saja kinerja BPJS Kesehatan maksimal terutama terkait strategic purchasing, pelayanan biaya operasional, tata kelola teknologi informasi, penerimaan dan pengeluaran, dan sistem piutang, defisit tidak akan sebesar ini.
Belum lagi persoalan masih banyaknya ditemukan perserta bermasalah (tidak memiliki NIK dan NIK ganda, kolom faskes kosong, peserta meninggal) yang menjadi biang terus membengkanya defisit, menandakan banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah.
“Menaikkan iuran BPJS Kesehatan persoalan serius, jangan disederhanakan misalnya cuma naik lima ribu perhari atau sama seperti bayar parkir motor per jam sehingga tidak memberatkan. Narasi-narasi seperti ini baiknya dihindari. Bangunlah narasi yang lebih kuat dan persuasif, agar publik lebih simpatik,” pungkas Senator Jakarta ini. (Rel)
