Epyardi melanjutkan bahwa jika anggaran tersebut tanggung jawab pemerintah pusat melalui dana APBN, ia menyampaikan hal tersebut kepada anaknya yang menjadi anggota DPR, Athari Gauthi. Athari lalu memperjuangkan kegiatan tersebut agar dibiayai dengan dana APBN.
“Alhamdulillah, tidak kurang dari Rp300 miliar tiap tahun dana pokir anak saya, 50 persen di antaranya dibawa ke Kabupaten Solok,” kata Epyardi.
Selain itu, kata Epyardi, untuk menggaet dana APBN, ia memberikan kewenangan kepada semua kepala dinas di Kabupaten Solok untuk pergi ke Jakarta guna menemui orang-orang yang berkompeten agar dapat membantu pembangunan kabupaten tersebut. Ia melakukan hal tersebut karena paham bahwa membangun daerah tidak bisa dilakukan hanya dengan mengharapkan dana APBD. Ia berharap Bupati Pasbar melakukan hal tersebut.
Perihal kegiatan peningkatan kapasitas perangkat nagari yang diadakan Pemkab Pasbar, Epyardi mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas perangkat nagari sangat penting dilakukan karena wali nagari mengelola anggaran tak kurang Rp1 miliar, bahkan Rp2 miliar per tahun. Kalau salah mengelola anggaran, wali nagari dan aparatnya akan bermasalah dengan hukum.
“Dalam kegiatan peningkatan kapasitas perangkat nagari ini kalau bisa diundang ahli untuk menjelaskan bagaimana seharusnya anggaran digunakan agar perangkat nagari tidak salah menggunakan anggaran,” tuturnya. (Rel)
Komentar