Epyardi menceritakan bahwa ia mendatangi semua nagari di Kabupaten Solok. Setiap melakukan kunjungan kerja ke nagari, ia memerintahkan semua camat dan kepala dinas untuk hadir.
Sementara itu, di nagari, ia ditunggu oleh tokoh masyarakat, wali nagari, bamus, KAN, ketua pemuda, wali jorong, kepala puskesmas, dan guru-guru.
“Mereka berdialog langsung dengan saya. Saya sampaikan, tolong ingatkan apa janji saya ke nagari yang saya kunjungi. Janji itu prioritas pertama yang akan saya lakukan di nagari itu.
Setelah itu, bantu saya agar saya bisa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat di nagari itu. Karena itu, semuanya berbicara. Kepala dinas yang ada di belakang saya mencatat semua apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Epyardi.
Mengenai anggaran, kata Epyardi, APBD kabupaten sangat terbatas. Karena itu, ia membagi kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, tanggung jawab pemerintah provinsi, dan tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Setelah memisahkan tiga hal tersebut, ternyata anggaran yang ada belum bisa menampung semua kegiatan, ia menentukan kegiatan yang termasuk skala prioritas.
“Mana (kegiatan) yang skala prioritas? Setiap yang kita bangun itu harus ada hasilnya, harus jelas manfaatnya untuk rakyat,” ucap Epyardi.
Komentar