“Kita masih butuh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja untuk tambahan kegiatan yang belum tertampung dalam RAPBD perubahan,” paparnya.
Supardi mengatakan perlunya pendalaman kembali usulan pendapatan dan belanja daerah dalam RAPBD perubahan, baik dalam pembahasan tingkat komisi maupun dan badan anggaran bersama TAPD.
Beberapa hal yang perlu didalami diantaranya yakni detail semua potensi pendapatan daerah, yang terdapat pada masing-masing OPD. Baik pada objek pajak daerah maupun retribusi daerah.
Termasuk pula mendalami perbedaan data jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Bapenda, Dirlantas Polda Sumbar dan BPS. Lalu, perlu pula pendalaman kegiatan dan alokasi anggaran mana yang masih bisa dilakukan rasionalisasi. Sehingga tak terdampak pada capaian target kinerja RPJMD secara keseluruhan.
“Pada sisi belanja silpa juga perlu didalami kembali. Terutama terkait apakah rencana penggunaannya telah sesuai dengan sumber-sumber silpa itu sendiri. Jangan sampai kebijakan reposisi silpa terkoreksi pada tahap evaluasi kemendagri,” paparnya.
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat rapat paripurna tersebut mengatakan Pemprov akan berusaha optimal untuk mencapai target pendapatan dalam RJMD.
