“Kami dari Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan terhadap belanja transfer yang mengalami penurunan yang mana direncanakan sebesar Rp1,08 triliun rupiah, turun 4,43 persen atau sebesar Rp50,14 miliar dari APBD awal sebesar Rp1,13 triliun,” katanya.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang serta mencari jalan keluar dari permasalahan pengaturan dan sistem yang bisa mengganggu peningkatan pendapatan daerah.
Diantaranya seperti belum optimalnya koordinasi stakeholder dalam pengelolaan pendapatan daerah. Juga, masih rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan retribusi yang relatif rendah. Selain itu juga terkait belum optimalnya penegakkan hukum serta belum opimalnya kualitas sumber daya aparatur.
Lalu, Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan tentang prioritas pembangunan daerah yaitu pemulihan ekonomi. Hal ini mengingat sektor ekonomi dan lapangan usaha di Sumbar juga masih terdampak akibat dari pandemi sampai pasca pandemi covid -19 yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami perlambatan dibanding pada tahun sebelumnya.
