Diantaranya seperti belum optimalnya koordinasi stakeholder dalam pengelolaan pendapatan daerah. Juga, masih rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan retribusi yang relatif rendah. Selain itu juga terkait belum optimalnya penegakkan hukum serta belum opimalnya kualitas sumber daya aparatur.
Lalu, Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan tentang prioritas pembangunan daerah yaitu pemulihan ekonomi. Hal ini mengingat sektor ekonomi dan lapangan usaha di Sumbar juga masih terdampak akibat dari pandemi sampai pasca pandemi covid -19 yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami perlambatan dibanding pada tahun sebelumnya.
“Kondisi tersebut tentunya secara langsung akan menimbulkan perlambatan pada pencapaian target kinerja pendapatan daerah khususnya PAD di tahun berjalan. begitu juga halnya penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka. Bagaimana strategi dari pemerintah untuk menyelasaikan persoalan tersebut?” tanyanya.
Lalu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi terkait belanja yang diajukan semua OPD untuk kebutuhan sampai dengan akhir Desember 2023. Pemprov juga diminta memastikan tidak terjadi belanja Dinas yang dipaksakan untuk dihabiskan atau akan terjadi SILPA yang besar pada akhir tahun Anggaran.
