“Karena selisihnya cukup besar, maka kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada TAPD kedepannya hal ini jangan terulang lagi. Lakukanlah pembahasan oleh TAPD bersama seluruh SKPD dalam memprediksi SILPA. Karena yang lebih tahu berapa akan terjadi SILPA adalah SKPD masing-masing. Jadi kita tidak pusing dalam mencari sumber dana untuk menutupi kebutuhan belanja daerah,” paparnya.
Fraksi Golkar juga menyarankan agar TAPD untuk melakukan realokasi anggaran antar OPD sepanjang tidak bertentangan dengan RKPD perubahan tahun 2023 dan KUA/PPAS perubahan yang telah disepakati.
“Bagi SKPD yang telah naik bendera putih untuk tidak bisa menyelesaikan kegiatan sampai akhir tahun anggaran tidak perlu dipaksakan untuk dapat menyelesaikan kegitan, lakukan saja realokasi anggaran antar SKPD , sehinga SILPA semakin dapat ditekan,” paparnya lagi.
Fraksi Golkar juga berpendapat tentang belanja modal. Pada ranperda perubahan APBD, belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp17,768 miliar. Sehingga belanja modal pada ranperda Perubahan APBD menjadi sebesar Rp1,055triliun.
Ia menambahkan, pada aporan semester pertama APBD tahun anggaran 2023 realisasi belanja modal baru terealisasi sebesar 15,93 persen. Sementara, jumlah hari pelaksanaan kegiatan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini cuma tinggal 60 hari kalender.
