Fraksi PKS juga menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Berdasarkan evaluasi realisasi belanja pemerintah daerah semester pertama, Fraksi PKS mendapatkan data bahwa realisasi belanja hampir seluruh OPD tidak ada yang maksimal. Bahkan ada OPD yang hanya mampu merealisasikan anggaran sekitar 20 persen.
“Apa upaya–upaya yang akan dilakukan pemprov dan sejauh mana OPD-OPD yang realisasinya kurang dari target mampu menyelesaikan program kegiatannya dengan maksimal?” tanyanya.
Fraksi PKS juga berpendapat, untuk memaksimalkan pendapatan daerah selain harus memaksimalkan sektor-sektor pendapatan daerah, pemerintahan Sumbar juga mesti terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Terutama terkait dana transfer.
Kemudian, Fraksi Golkar melihat ada kondisi tidak linearnya kenaikan pendapatan dengan belanja. Dimana pendapatan naik sedangkan belanja turun.
“Tetapi kalau kita selami lebih dalam maka akan terlihat penyebab utamanya adalah prediksi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2022 yang tidak akurat pada penyusunan APBD awal,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, Hardinalis Kobal.
Pada penyusunan APBD awal, diprediksi Silpa tahun 2022 sebesar Rp350 miliar. Tetapi setelah diaudit oleh BPK RI ternyata SILPA hanya sebesar Rp289,27 miliar. Jadi ada selisih sebesar Rp60,72 miliar.
