Dia mengakui, dengan padatnya kegiatan tersebut, masalah anggaran merupakan kendala utama. Untuk tahun ini saja, dana tersedia hanya sekitar Rp8 miliar. Meskipun demikian, BPSDM berupaya semaksimal mungkin untuk tetap memprioritaskan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi keterbatasan anggaran.”Tentunya kondisi ini kami harapkan mendapat solusi dari DPRD terutama Badan Anggaran, dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai di Sumatera Barat,” tuturnya.
Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I, Achiar tersebut, seluruh anggota komisi memaklumi kondisi yang dihadapi BPSDM saat ini. Keterbatasan anggaran diakui menjadi kendala secara umum seiring beralihnya kewenangan beberapa sub urusan ke Pemprov dari Pemkab/ Pemko.
“Ke depan, kami akan berupaya bagaimana BPSDM mendapat porsi anggaran lebih karena kegiatan yang dibawah kewenangannya cukup penting dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pegawai di Sumatera Barat,” ujar anggota Komisi I, Apris.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Sabrana mengingatkan BPSDM untuk memperhatikan penempatan pegawai yang sudah mengikuti diklat. Penempatan harus sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki dan jika ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai harus menyampaikan rekomendasi.”Dalam hal ini, koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentunya harus terjalin baik sehingga penempatan pegawai bisa dilakukan sesuai dengan bidang yang dikuasai,” jelasnya.
