Beranda - Berita Pilihan - DPRD Sorot Kinerja Satpol PP dan Damkar
Pansus meninjau kondisi kendaraan dinas Satpol PP dan Damkar

DPRD Sorot Kinerja Satpol PP dan Damkar

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com, Solok– Selain menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok tahun  anggaran 2019 menjadi Perda, Pansus Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2019 DPRD juga memberikan masukan kepada pemerintah diantaranya untuk mengevaluasi  Satpol PP dan Damkar.

Jurubicara Pansus, Ade Merta dalam rapat paripurna tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok tahun  anggaran 2019 di Solok Kamis (30/7/2020) mengatakan, Pemerintah Daerah hendaknya mengevaluasi OPD Satpol dan Damkar. Karena didalam pembahasan diungkapkan permasalahan internal yang sebenarnya tidak diminta oleh Pansus.

Pansus membahas permasalahan kendaraan dinas Satpol PP dan Damkar

Banyak kegiatan pada OPD Satpol PP dan Damkar yang seharusnya dikerjakan oleh sekretaris dan bidang bidang diambilalih langsung oleh kepala OPD, dengan alasan sekretaris dan bidang bidang itu tidak bisa diajak kerjasama.



Kalau hanya satu bidang yang bermasalah, Pansus bisa menerima alasan kepala OPD tersebut. Akan tetapi realitanya banyak kegiatan di bidang bidang yang diambil alih. Ini justru mencerminkan  ketidak mampuan kepala OPD memanage bawahan. Atau memang bawahan tersebut tidak mematuhi atasannya. Ditambah lagi dengan permasalahan kurang optimalnya penegakan Perda.

“Berdasarkan fakta diatas kami minta dibentuk Tim Khusus terkait kinerja Satpol PP dan Damkar,”ujar Ade Merta



Pansus juga menemukan biaya pemeliaharaan kendaraan dinas pada Satpol dan Damkar ada kejanggalan. Pada OPD ini dianggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp 211.680.000 dan direalisasikan sebesar Rp 177.753.650 atau setara dengan 83,97 persen.

Akan tetapi setelah Pansus meninjau ke pangan, ternyata fisik dari semua kendaraan dinas yang ada pada Satpol PP dan Damkar sangat kurang perawatan, sangat kontadiksi dengan  relisasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang telah dihabiskan.

Berdasarkan kenyataan ini, maka Pansus meminta Pemerintah Daerah Kota Solok untuk mengadakan audit. Sebagai bukti keseriusan Pemerintah daerah mengusut ini maka hasil audit itu harus dilaporkan ke DPRD,  minimal sebelum pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2020.(eri)

Tip & Trik

loading…


Tentang Eri Satri

mm

Baca Juga

Simpan Sabu dan Ekstasi Dalam Kotak Rokok, Dua Pemuda pengangguran Diringkus Polisi

Spiritsumbar.com,Solok– Satuan Resnarkoba Polres Solok Kota  meringkus dua pemuda pengangguran yang menyimpan Narkotika jenis sabu ...