Lebih jauh ditegaskan, bagi anggota dewan yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah, bintek memiliki peran penting dalam peningkatan kemampuan. Karena, hampir setiap saat terjadi perubahan regulasi. “Anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan selama ini cenderung yang berkaitan dengan Perda. Padahal jauh dari itu, Anggota dewan juga ikut mengawasi perwako yang dikeluarkan oleh walikota. Begitu juga sebaliknya, anggota tidak berhak mengawasi penggunaan anggaran yang berasal dari pihak ketiga. Jadi, hal inilah yang perlu disamakan persepsi sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Padang, Osman Ayub juga memiliki pandangan sama. Menurutnya, sebagian bagian dari pemerintahan, DPRD harus memaksimalkan kemampuannya melalui bintek. Karena, untuk melahirkan kebijakan dan aturan harus diselelaraskan antara Pemko Padang dan DPRD. Sesuai amanat undang-undang, Pemerintah dan DPRD itu harus sejalan dan sama-sama menentukan arah kebijakan pembangunan. “Selama ini, Pemko Padang cenderung jalan sendiri dalam membuat kebijakan. Kita berharap ke depan, hal ini tidak terjadi lagi. Demi meningkatkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” ujar Kader Partai Hanura ini, Senin (4/4/2016).
