Di luar contoh yang disebut Hukemri, sebelumnya terkait upaya peningkatan PAD lewat usaha ekstensifikasi itu juga kerap muncul masukan di Musrenbang Kota Padang Panjang dan diskusi terkait lainnya. Contoh peluang lain itu;
Sementara di sisi belanja, salah satu yang disorot adalah soal Silpa Rp 50,8 miliar, karena relatif tinggi. Wakil Ketua DPRD setempat, Yulius Kaisar komentar kepada pers kemudian, itu indikator kurang matangnya perencanaan. Makanya, senada dengan suara fraksi-fraksi, Yulius mengingatkan Pemko, ke depan hal itu jangan terulang.
Terkait kegiatan pembangunan, terutama pengisian program unggulan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2018-2023, Walikota diingatkan bahwa Juni 2021 ini sudah tahun ketiga periode tugasnya bersama Wakil Walikota Asrul. Sedang di RPJM banyak program unggulan hendak direalisasi, di samping program lain.
Di antara 29 program unggulan (fisik dan non fisik) di RPJM 2018-2023 itu antara lain yang butuh biaya relatif besar itu;
Melihat beban pembangunan yang akan dihadapi ini butuh biaya sangat besar, butuh waktu dan proses yang tidak mudah, Nasrullah Nukman dari Fraksi Gerindra-PKS dan Miko Kirstie (F-Nasdem Bulan Bintangnya), menyarankan Walikota Fadly agar lebih fokus ke upaya merealisasikan program unggulan RPJM tersebut.
