Tapi dari capaian PAD Rp 79,4 miliar itu, hanya sekitar Rp 30 miliar yang bisa dibelanjakan di luar biaya operasional RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah). Sebab, sejak RSUD dikelola dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemasukan RSUD dibelanjakan untuk biaya operasional RSUD sendiri.
Kontribusi PAD sekitar 14,5 % atas APBD 2020 inilah yang banyak dikritisi oleh fraksi-fraksi DPRD, Senin (14/6), di samping belanja dan pengisian RPJM 2018-2023. Pendapat akhir fraksi itu disampaikan oleh Yofan Remindo dari Fraksi Golkar, Miko Kristie (F-Nasdem Bulan Bintangnya), Hukemri (F-PAN), Nasrullah Nukman (F-Gerindra PKS) dan Nasrul Efendi (F-Demokrat Kebangkitan Bangsa).
Berkenaan dengan perkembangan PAD tadi, fraksi-fraksi di DPRD mengharapkan Walikota bersama kepala-kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berusaha maksimal memacu peningkatan PAD ke depan. Sebab, kucuran dana dari pusat belakangan mengalami penurunan, sedang beban belanja rutin kota ini mengalami kenaikan.
Upaya memacu peningkatan PAD itu bukan saja lewat optimalisasi pemungutan semua objek PAD yang sudah ada (usaha intensifikasi). Tapi juga perlu inovasi menggali potensi lain yang belum dikelola (usaha ekstensifikasi). Salah satu contoh peluang itu sebut Hukemri dari F-PAN, dengan mendirikan perusahaan daerah.
