Depan - Advertorial - DPRD Padang Panjang Setujui Pertanggungjawaban APBD 2020 dengan Catatan
Bergiliran dari Walikota Fadly hingga Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral. Ini saat Ketua DPRD Mardiansyah menandatangani kepakatan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 jadi Perda di gedung DPRD, Senin (14/6).
Bergiliran dari Walikota Fadly hingga Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral. Ini saat Ketua DPRD Mardiansyah menandatangani kepakatan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 jadi Perda di gedung DPRD, Senin (14/6).

DPRD Padang Panjang Setujui Pertanggungjawaban APBD 2020 dengan Catatan

Print Friendly, PDF & Email

Padang Panjang, Spirit Sumbar – Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, atas pelaksanaan APBD 2020 berjalan dengan suasana harmonis, Senin (14/6). Hasil rapat, semua fraksi di DPRD dapat menerima dan menyetujuinya jadi Perda dengan sejumlah catatan, saran dan usul.

Semua catatan, saran dan usul itu jika dikelompokan, terkait bidang pendapatan dan belanja APBD 2020, serta kegiatan pembangunan di 2020 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJM tahun 2018-2023, periode tugas duet Walikota/Wakil Walikota Padang Panjang, Fadly Amran – Asrul.

Gambaran umum APBD 2020 Kota Padang Panjang sesuai nota penjelasan Walikota Fadly di forum rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah itu, Senin sebelumnya (7/6), disampaikan terdiri;

             

Adapun realisasi pendapatan APBD pada 2020 sebesar Rp 547,7 miliar, sumbernya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 79,4 miliar, dana perimbangan (dana transfer dari pemerintah pusat) sebesar Rp 440,6 miliar, dan dari penerimaan APBD yang sah lain-lainnya sebesar Rp 27,6 miliar.

Khusus capaian PAD Rp 79,4 miliar, realisasinya 118,23 % dari target setelah APBD Perubahan 2020 Rp 67 miliar. Sumber terbesarnya dari RSUD pada pos penerimaan PAD yang sah lain-lainnya Rp 49,4 miliar. Terus disusul pajak Rp 7,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 6,3 miliar, dan retribusi Rp 4,6 miliar.

Tapi dari capaian PAD Rp 79,4 miliar itu, hanya sekitar Rp 30 miliar yang bisa dibelanjakan di luar biaya operasional RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah). Sebab, sejak RSUD dikelola dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemasukan RSUD dibelanjakan untuk biaya operasional RSUD sendiri.

 Kontribusi PAD sekitar 14,5 % atas APBD 2020 inilah yang banyak dikritisi oleh fraksi-fraksi DPRD, Senin (14/6), di samping belanja dan pengisian RPJM 2018-2023. Pendapat akhir fraksi itu disampaikan oleh Yofan Remindo dari Fraksi Golkar, Miko Kristie (F-Nasdem Bulan Bintangnya), Hukemri (F-PAN), Nasrullah Nukman (F-Gerindra PKS) dan Nasrul Efendi (F-Demokrat Kebangkitan Bangsa).

Berkenaan dengan perkembangan PAD tadi, fraksi-fraksi di DPRD mengharapkan  Walikota bersama kepala-kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berusaha maksimal  memacu peningkatan PAD ke depan. Sebab, kucuran dana dari pusat belakangan mengalami penurunan, sedang beban belanja rutin kota ini mengalami kenaikan.

Walikota Fadly Amran
Walikota Fadly Amran

Upaya memacu peningkatan PAD itu bukan saja lewat optimalisasi pemungutan semua objek PAD yang sudah ada (usaha intensifikasi). Tapi juga perlu inovasi menggali potensi lain yang belum dikelola (usaha ekstensifikasi). Salah satu contoh peluang itu sebut Hukemri dari F-PAN, dengan mendirikan perusahaan daerah.

Di luar contoh yang disebut Hukemri, sebelumnya terkait upaya peningkatan PAD lewat usaha ekstensifikasi itu juga kerap muncul masukan di Musrenbang Kota Padang Panjang dan diskusi terkait lainnya. Contoh peluang lain itu;

Sementara di sisi belanja, salah satu yang disorot adalah soal Silpa Rp 50,8 miliar, karena relatif tinggi. Wakil Ketua DPRD setempat, Yulius Kaisar komentar kepada pers kemudian, itu indikator kurang matangnya perencanaan. Makanya, senada dengan suara fraksi-fraksi, Yulius mengingatkan Pemko, ke depan hal itu jangan terulang.

Terkait kegiatan pembangunan, terutama pengisian program unggulan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2018-2023, Walikota diingatkan bahwa Juni 2021 ini sudah tahun ketiga periode tugasnya bersama Wakil Walikota Asrul. Sedang di RPJM banyak program unggulan hendak direalisasi, di samping program lain.

Di antara 29 program unggulan (fisik dan non fisik) di RPJM 2018-2023 itu antara lain yang butuh biaya relatif besar itu;

Melihat beban pembangunan yang akan dihadapi ini butuh biaya sangat besar, butuh waktu dan proses yang tidak mudah, Nasrullah Nukman dari Fraksi Gerindra-PKS dan Miko Kirstie (F-Nasdem Bulan Bintangnya), menyarankan Walikota Fadly agar lebih fokus ke upaya merealisasikan program unggulan RPJM tersebut.

Ketua DPRD Mardiansyah
Ketua DPRD Mardiansyah

Berbarengan itu pula Yofan Remindo (Fraksi Golkar) menyarankan, Walikota sebaiknya berbagi kewenangan secara jelas dengan Wakilnya, Asrul. Sedang Nasrul Efendi (Fraksi Demokrat-PKB) menyarankan segera lakukan mutasi pejabat di lingkaran Pemko setempat dengan memperhatikan aspek pendidikan dan kemampuan figur.

Bagian lain yang ikut disorot fraksi-fraksi DPRD dalam rapat pleno diawali pembacaan ayat suci Alquran itu adalah keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Kota Padang Panjang (TPP-KPP). Mereka menanyakan seberapa jauh kontribusi tim itu dalam upaya percepatan pembangunan tadi.

Tanggapan Walikota Fadly atas semua masukan fraksi-fraksi DPRD, dan sudah disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 menjadi Perda itu, mengucapkan terimakasih. Walikota lewat sambutan singkatnya di penghujung  rapat pleno DPRD itu, berjanji akan memperhatikan semua masukan tadi, dan akan mencarikan solusinya.

Hadir pada rapat pleno di aula utama gedung DPRD Kota Padang Panjang itu, Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan Imbral serta sebagian besar anggota DPRD; anggota Forkopimda; Asisten Setdako, staf ahli Walikota, para kepala OPD; camat; lurah, pemuka masyarakat, pengurus Parpol dan undangan lainnya.

Proses selanjutnya terkait Ranperda yang sudah ditandatangani oleh Walikota Fadly Amran, Ketua DPRD Mardiansyah dan Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar/Imbral itu, seperti disampaikan oleh Sekretaris DPRD, Zulkifli di akhir rapat pleno tersebut, akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi.(yet/jym-adv).–

 

 

 

 

 

 

Profil Yetti Harni

mm

Baca Juga

Vaksin di Sijunjung Sasar Pengunjung RTH Logas

SPIRITSUMBAR.com, Sijunjung – Ramainya pengunjung yang datang ke ruang terbuka hijau (RTH) Logas, Muaro Sijunjung ...