Begitu juga dengan kebutuhan meningkatkan PAD kota, karena Kota Padang Panjang, seperti juga banyak daerah lain di Indonesia, tingkat ketergantungannya pada subsidi pemerintah pusat masih tinggi. Padang Panjang pada APBD-P 2023, misalnya, dari Rp 568,3 miliar target pendapatannya, sebagian besar bersumber dari subsidi pusat, kontribusi PAD sendiri baru Rp 111,5 miliar (19,46 %).
Secara persentase, kontribusi PAD Kota Padang Panjang 19,46 % itu termasuk tinggi, sudah masuk ke posisi PAD fiskal sedang (kontribusi PAD 16-30 % atas pendapatan APBD). Untuk diketahui, sejauh pantauan Spiritsumbar, masih banyak daerah dengan posisi PAD fiskal rendah (kontribusi PAD di bawah 16 % atas APBD).
Namun, target PAD pada APBD-P 2023 Kota Padang Panjang Rp 115,5 miliar itu, 60% lebih sumbernya dari penerimaan RSUD. Lalu, karena RSUD kota ini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan RSUD itu dipakai untuk belanja rutin dan pembangunan RSUD sendiri. Laporan penerimaan RSUD itu serta pembelanjaannya disampaikan kepada BPKD Kota Padang Panjang.