Depan - Nasional - DPD Tugaskan John Pieris, Respon Usulan Parpol Untuk Bahas Amandemen Kelima

DPD Tugaskan John Pieris, Respon Usulan Parpol Untuk Bahas Amandemen Kelima

Print Friendly, PDF & Email

Spirit Sumbar – Wakil Ketua DPD RI Faroug Muhammad menunjuk anggota DPD dari Dapil Propinsi Maluku John Pieris agar merespon usulan amandemen UUD yang ke V. Dengan diawali dengan diskusi permulaan yang digelar oleh DPD dalam waktu dekat ini.

Hal ini dikatakan Faroug Muhammad di Malang Jumat (4/9/2015) yang lalu. DPD RI sejak dari awal telah mengusulkan agar DPD diberi kewenangan membuat Undang Undang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Usulan amandemen ke V kali ini adalah yang ketiga kalinya yang disampaikan oleh DPD, sejak keberadaannya diatur didalam UUD tahun 2002.

Wacana amandemen UUD dengan mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, serta keputusannya diambil berdasar musawarah mufakat atau gotong royong seperti nilai nilai yang hidup di masarakat di desa, serta tidak meniru nilai nilai individu yang datang dari luar negeri sebelumnya pernah diusulkan oleh Megawati Ketua Umum PDI P pada peringatan Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus 2015 yang lalu.

Sedangkan Ponco Sutowo Ketua Badan Idiologi Pancasila yang juga Ketua DPP Partai Golkar menguraikan, bahwa sejak UUD di amandemen telah membawa kita menjadi liberal, terbukti sebanyak 30 Undang Undang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD, sehingga UUD perlu di amandemen, ungkapnya.

Ditempat terpisah Wakil Ketua MPR Oesman Sapta saat berlangsung Rapimnas KADIN yang digelar pekan lalu mengatakan, saya berharap dan berdoa, kita semua yang hadir pada hari ini senantiasa diberi kekuatan dalam melaksanakan tugas sejarah kita dalam melaksanakan penderitaan rakyat. “Kita semua memiliki kewajiban mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Salah satu pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia”, tegasnya.

Untuk itu, maka iklim usaha yang sehat dan kesempatan yang luas bagi para pengusaha adalah hal yang harus dikembangkan. Undang Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang KADIN menyebutkan, bahwa, dalam pembangunan ekonomi dibutuhkan kerjasama yang serasi antara BUMN, Koperasi dan Usaha swasta agar dapat memainkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Dan yang paling penting dasarnya harus jelas yaitu Pancasila dan UUD 1945, serta dalam memperkokoh persatuan nasional dan kedaulatan bangsa”, kata OSO.

Erwin Kurai.

Profil Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Hj. Nevi Zuairina

Rakyat Makin Susah, Anggota FPKS Minta Anggaran Negara Fokus untuk Layanan Kesehatan dan Peningkatan Daya Beli

SPIRITSUMBAR.com, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina mengatakan, dampak buruk dari ...