Artikel Lainnya
“Tingginya angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat belum mampu ditekan secara signifikan walau dana Otsus di tahun 2019 ini telah mencapai Rp. 5,85 Triliun,” kata senator asal Papua Barat itu.
Filep menjelaskan bahwa di sektor pendidikan, tenaga pengajar masih terbatas dan penyebarannya tidak merata. Bahkan, sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang baik dan sesuai standar pendidikan di Indonesia juga sangat diperlukan. “Masih banyak sekolah di pedalaman Papua yang belum memiliki fasilitas gedung sekolah yang layak, dan tidak memiliki sarana penunjang proses belajar-mengajar,” tuturnya.
Selain itu, Anggota Pansus Papua DPD RI Eni Sumarni menilai ada beberapa kepastian hukum yang tidak jelas di Papua yang menjadi permasalahan bersama. Tentunya, Pansus Papua ini perlu inventarisir tingkat permasalahan hukum yang saat ini belum ada solusi. “Hal itu mungkin berdampak pada sektor kesehatan, pendidikan dan perekonomian,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Adat Papua Leonard Imbiri menilai bahwa pesimisme permasalahan Papua sangat kuat. Namun ia menaruh harapan pada generasi baru Papua di DPD RI yang memperjuangkan suara masyarakat Papua. “Saya memiliki perasaan bahwa ada komitmen atau semangat untuk jalan keluar bagi penyelesaian di Papua,” tuturnya.
