Senator asal Kalimantan Utara itu menambahkan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Komite II DPD. Oleh sebab itu, DPD RI berkesimpulan bahwa dalam tahapan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, DPD RI telah dilibatkan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan dan telah pandangan dan pendapat di rapat Panja DPR RI dalam tahapan pembahasan RUU Minerba.
Hasan Basri menjelaskan perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 membahas pengujian Pasal 169A UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Minerba terhadap UUD 1945. Pasal 169A tidak mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal memberikan jaminan perpanjangan IUPK kepada pemegang KK atau PKP2B yang masa kontrak atau perjanjiannya telah berakhir.
“Hal ini berdasarkan atas pelaksanaan teknis dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba terkait perpanjangan IUPK tidak memberikan ketentuan kehadiran Pemerintah Daerah di dalam prosesnya, baik secara teknis maupun administratif. Sehingga, ketentuan yang diatur dalam Pasal 169A masih menggunakan konsep yang sama dengan aturan sebelumnya atau yang selama ini berjalan di bawah naungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba,” kata Hasan Basri.
