Sedangkan inklusi keuangan, jelasnya, merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Padang segera terbentuk, sehingga dapat mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta unsur masyarakat lainnya dalam rangka mendukung perekonomian Kota Padang,” tuntasnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Kota Padang Swesti Fanloni mengatakan, kegiatan diskusi tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyebarluasan informasi mengenai literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan percepatan akses keuangan dan pengembangan perekonomian daerah.
Bertindak sebagai pemateri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat Misran Pasaribu dan Kepala Permodalan Nasional Madani (PNM) Sumatera Barat Yulia Vitria Yohanes. Turut hadir para kepala OPD di lingkungan Pemko Padang, Wakil Ketua I Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Padang Ustadz Sobri, Forum Pengembangan Ekonomi Daerah, Tim Penggerak PKK Kota Padang, serta para pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah di Kota Padang. (Salih/rel)
