Selain Disdik, SILPAnya anggaran pada tubuh PD juga terjadi di Dispora, Disbudpar serta beberapa lainnya sehingga mengganggu kinerja dan pertumbuhan dari pada geliat PD itu sendiri. Malah sebut Muhidi, realisasinya itu hanya 25 persen. Memang hal ini terangnya, sangat disayangkan. Oleh karenanya, perlu evaluasi kinerja di masing-masing PD.
“Belanja tidak langsung ini kan berbicara gaji dan tunjangan termasuk ya, dan TPP juga serta insentif. Tapi, tidak terealisasi sampai 100 persen itu perlu disorot juga. Pengaruhnya kan kinerja pemerintah terhadap masyarakat,” ungkap Muhidi.
OPD Pemko Padang mestinya memiliki indikator target. Masing-masing ASN itu pun perlu kreatif. Apalagi sambung Muhidi, ke depan telah ada Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Mendapatkan TPP itu sesuai kerja dan golongan.
“Saya memandang kesejahteraan ASN sudah mulai sehat ya, hanya saja sekarang apakah mereka memiliki inovasi atau kreatif,” ujar Muhidi. “Saya berharap pemerintahan lebih baik dan maju, tidak sekadar hadir dalam jam kerja saja,” tutupnya. (Zetri)
Editor : Saribulih
Artikel lainnya:
