Spiritsumbar.com, Padang – Pembahasan LKPj Wako Padang 2016 di DPRD Padang terbagi dalam Panitia Khusus. Pansus membahas belanja tidak langsung terkuak beberapa Organisasi Perangkat Daerah tidak mencapai target maksimal. Meskipun, belanja tidak langsung ini berkaitan dengan gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tidak hanya itu saja, bahkan Perangkat Daerah tersebut setidaknya telah menSILPAkan anggaran sebesar ratusan juta. Paling tinggi itu di Disdik mencapai Rp6 miliar di 2016. Setidaknya di tahun itu ada 265 orang “bermasalah”, baik itu pegawai malas, pensiun serta meninggal dunia.
“Sudah barang tentu berpengaruh pada peningkatan kinerja dan hanya mampu 25 persen. Tidak seperti PD lainnya yang telah mencapai pelaksanaan 95 persen. Hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi ke depannya,” sebut Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi usai pembahasan, di ruang kerjanya, Kamis (6/4/2017).
Memang pada sektor belanja tidak langsung dari tahun ke tahun selalu menempati porsi lebih besar dari total belanja APBD Kota Padang. Maka, sudah barang tentu perlu juga pelayanan optimal di tengah masyarakat. Jelasnya, persoalan gaji memang di atas 95 persen itu dapat diartikan penerimaan dan pelaksanaan jelas sinkron.
