Sementara Gubernur Rohidin menyatakan siap untuk meminjamkan beberapa lahan tidur di wilayah penyangga pelabuhan Pulau Baai kepada investor yang tertarik untuk masuk. “Saya yakin akan banyak investor yang berminat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disahkan oleh pemerintah pusat. Terlebih apabila pelabuhan ini sudah terhubung dengan tol trans Sumatera dan rel kereta api Bengkulu-Sumatera Selatan,” pungkas Gubernur.
Keluhan Pengusaha
Di tempat terpisah, saat berdialog dengan sekitar 100 pengusaha asal Bengkulu yang tergabung dalam KADIN, IWAPI dan HIPMI Bengkulu, ketua DPD RI mencatat sejumlah keluhan yang disampaikan peserta dialog. Mulai dari jarangnya para pengusaha diajak komunikasi oleh pimpinan daerah, hingga masih adanya permintaan fee untuk mendapat pekerjaan dari pemerintah.
“Tolong pak Ketua DPD teruskan aspirasi kami, bahwa iklim berusaha di Bengkulu masih menyulitkan kami pak. Apalagi pembayaran pekerjaan di proyek pemerintah yang tertunda sehingga menyulitkan cashflow kami sebagai pengusaha pengadaan dan jasa. Dan kami tidak pernah dilibatkan secara aktif dalam menyusun agenda pembangunan ekonomi di Bengkulu,” tutur salah seorang peserta dialog.
LaNyalla pun menanggapi dengan menyampaikan beberapa kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Yang sudah seharusnya diikuti dan dijalankan oleh para kepala daerah. “Yang terbaru adalah Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha di Indonesia. Dimana Presiden Jokowi bertekad menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dari peringkat 73, menjadi peringkat 40 di dunia,” ungkapnya.