Lanjut Desrio, idealnya pemerintah itu mendorong kesejahteraan kepada masyarakat, seperti tertuang dalam APBD dan APBN. Banyak program program pemberdayaan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bisa dimanfaatkan guna mengatasi kemiskinan.
“Kita desak setiap pekerjaaan seperti konstruksi dilakukan masyarakat sekitar yang menganggur dalam bentuk padat karya. Nah kapan ini dilakukan, hingga sekarang saya lihat belum dilaksanakan. Padahal peluang ini ada di APBD perubahan Pemko Padang,” tegas Desrio.
Karena itu, sebagai anggota DPRD Sumbar yang punya anggaran Pokir, maka dia memprogramkan untuk membantu KWT.
“Sedikitnya ada 700 anggota KWT di Kota Padang yang telah kita verifikasi, saat ini sedang berproses di OPD Pemprov Sumbar. Tujuannya agar masyarakat terbantu membenahi ekonomi keluarganya,” ungkap Desrio.
Diskusi yang menampilkan narasumber Dr. Asrinnaldi (Akademisi Fisip Unand), dan Irwan Basyir (DPD LPM Padang), juga dihadiri Nofal Wiska (Ketua Komisi Informasi Sumbar). (ms-relis-simapad)
