Pada kesempatan itu, perwakilan Apeksi yang juga Walikota Pare-Pare Taufan Pawe memaparkan permasalahan yang dialami hampir seluruh Kepala Daerah seluruh Indonesia. Yaitu terkait Aparatur Sipil Negara, Implementasi Dana Desa, Dana Kelurahan. Selain itu maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Kepala Daerah, dirinya berpendapat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus lebih meningkat peran dan fungsinya.
“Masalah di daerah itu banyak, apalagi persoalan OTT kepada Kepala Daerah, saya kira jika APIP berfungsi dengan baik dan para pejabat pembuat komitmen dan lain-lain bekerja sesuai prosedur, itu akan mencegah karena itu menjadi kontrol bagi pelaksanaan keuangan. Jika sudah terkontrol saya kira para penegak hukum tidak perlu lagi menjadikan para Kepala Daerah menjadi target penagkapan. Kami para Kepala Daerah punya semangat untuk membangun daerah,” ujarnya
Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik juga sependapat bahwa daerah harus memperdalam bagaimana memfungsikan APIP dalam mencegah korupsi. Kemudian bagaimana urgensi dan kerangka pengaturannya. “Saya setuju kalau APIP ini harus dikuatkan fungsinya sebagai kontrol di daerah sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan,” katanya.
