SPIRITSUMBAR.com, Jakarta – Pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Karena dinilai masih banyak mengandung keterbatasan. Pemerintah pusat masih jauh dalam memenuhi janji awalnya, yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam hubungan pusat-daerah maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI Pembahasan Isu-Isu terkait Otonomi Daerah, Hubungan Pusat-Daerah, Pemerintah Daerah serta Antar Daerah bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di ruang rapat Komite I DPD RI Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Selasa, 29 Oktober 2019.
Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah ada dua hal yang selalu mendapat perhatian dan menjadi pergulatan pemerintah Pusat dan daerah, yakni: pertama, isu tata hubungan kewenangan (pembagian kewenangan); dan, kedua, tata hubungan keuangan (perimbangan keuangan) antara Pemerintah Pusat dan daerah otonom.
