PADANG SpiritSumbar.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib dan Sekretaris Dewan Raflis menerima kunjungan Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), di ruang khusus I gedung DPRD Sumbar, Rabu (15/2/2023).
Pengurus Provinsi PABPDSI Sumatera Barat datang untuk penyampaian aspirasi dan permohonan rekomendasi dari DPRD Sumatera Barat. Terkait aspirasi dan masukan revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya.
Juru bicara PABPDSI Sumbar Ezzy Fitriana minta penguatan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai pemerintahan desa dan penggantian nama dari BPD menjadi DPR Desa.
“Perubahan tentang BPD, kami minta dialihkan atau dikembalikan kepada badan perwakilan desa. Yang paling utama sekali kami ingin menjadikan DPR Desa, jadi DPRD yang ada di desa. Sejatinya BPD sama seperti DPRD sebenarnya. Tapi dibuat kondisinya seperti tidak kuat. Sehingga difungsikan hanya sebagai badan permusyawaratan dalam pelaksanaan musyawarah desa,” kata Ezzy Fitriana.
Mereka juga meminta UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 terutama terkait Pasal 23 yang di dalamnya termaktub bahwa pemerintahan desa merupakan kepala desa segera direvisi.
Terkait kesejahteraan, Ezzy mengatakan kesejahteraan para perangkat desa saat ini masih kurang mendapatkan perhatian serius. Padahal sudah ada aturan bahwa desa mendapatkan dana lebih untuk pembangunan desa.”Kami minta tentang kesejahteraan dan sebagainya itu masuk, itu yang ingin kami sampaikan kepada DPRD” katanya.
“Terkait hak-hak keuangan ini menjadi PR besar bagi BPD secara nasional. Karena itu tidak diatur secara tegas, namun dalam amanat undang-undang itu dibebaskan kepada kebijakan pemerintahan kabupaten dan kota. Disanalah letak perbedaan, disanalah terletak ketidakadilannya itu” pungkas Ezzy.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib menyatakan penting sekali aspirasi PABPDSI Sumbar didorong untuk diteruskan ke DPR RI. “Keinginan bapak ibu PABPDSI perlu sekali kita dorong untuk diteruskan ke DPR RI. Agar UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 segera direvisi, bagus sekali jika menjadi DPR Desa” kata Suwirpen. (*)
