Dalam masalah ini, tambah Zulhardi, Komisi III meminta DPRKPP untuk segera menyerahkan seluruh daftar paket 1 sampai 13 tersebut untuk diawasi satu-persatu. Apakah kegiatan-kegiatan dalam paket-paket tersebut sudah dilaksanakan atau belum.
“Kita tidak mau dibohongi lagi seperti kejadian pada paket 9 No. 17 yang katanya sudah dilaksanakan namun nyatanya nihil. Ini hanya baru satu objek saja yang baru ketahuan. Bisa saja terjadi pada paket-paket yang lainnya, pada pokir-pokir anggota dewan yang lainnya yang anggarannya sudah masuk di OPD terkait,” tegasnya.
Nantinya letak data dari paket-paket ini akan diserahkan pada anggota dewan di Dapil mereka masing-masing untuk melakukan pengecekan pada paket-paket ini, apakah sudah dikerjakan apa belum.
“Kita bukan saja mengawasi untuk pokir itu saja akan tetapi seluruh program Pemko yang bisa saja tergabung dalam paket 1 hingga 13 ini yang akan kita cek seluruhnya. Jadi saya harap OPD terkait jangan main-main untuk hal ini, karena ini adalah uang rakyat yang kita gunakan untuk bangunan Kota Padang agar lebih baik kedepannya,” ungkap politisi Golkar itu.
