Menurut Febby, mengapa dana desa harus transparan dan informasinua bisa diakses publik, karena berlimpahnya dana desa dikelola kepala desa atau wali nagari sebutannya di Sumbar, Mendesa PDTT tidak mau aparat desa dan nagari teralsandung kasus hukum.korupsi.
“Begitu dana desa dikucurkan Pak Eko Putro Sandjojo dihadapan Komisi Informasi Sumbar tahun 2016 mewanti-wanti tranparansi dalam mengelolanya, Pak Menteri Eko tidak.mau sahabat-sahabat perangkat desa.dan nagari tersandung kasus hukum,”ujar Febby.(rilis: ppid-kisb)
