Dalam kesempatan itu Irfendi juga menyesalkan masih ada warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan seperti di bidang kesehatan. “Sangat ironis, hingga kini masih saja ada warga yang digigit anjing gila mengadu kepada bupati. Harusnya ini tidak sampai kepada bupati jika system itu berjalan,” sesal Irfendi.
Sebelumnya Ketua Komis Informasi (KI) Sumbar Arfitri Ati dalam paparanntya menyampaiannya pentingnya keterbukaan informasi public dan pembentukanm PPID. Menurutnya, pejabat publik yang enggan membuka informasi ke tengah public bisa diperkarakan ke Komisi Informasi.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatangan pakta integritas bagi seluruh pejabat eselononering daerah setempat disaksikan Wakil Bupati Ferizal Ridwan. Pejabat eselon II diwakili Sekda Yendri Tomas, SE, MM, eselon III oleh Kabag Hukum Setda Heri Fortuna, SH dan eselon IV oleh Kasi Hukum Setwan Yandri, SH.
WBA
