Sementara, anggota PJKIP Sumbar, yang juga mantan Komisioner KI Sumbar dua periode, Adrian Tuswandi, tegas mengatakan bahwa dirinya menginterpretasi SK ini membubarkan KI Sumbar. KI Sumbar ada karena komisionernya.
“Ini tidak tipikal gubernur. Saya yakin, gubernur tidak menerima saja. Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar adalah tokoh keterbukaan publik. SK di sini juga janggal. Di SK tidak ada batas waktu, misalnya disetop sementara, atau sampai diaktifkan kembali periode berikutnya. Misalnya, kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Ini tidak ada!” Adrian vokal.
Dia juga menyayangkan, ‘bola panas’ seolah dilempar ke Ketua DPRD Sumbar. Alasan tidak ada hasil finalisasi seleksi anggota komisioner KI Sumbar di DPRD tidak bisa dijadikan alasan bagi Pemprov untuk menyetop perpanjangan masa jabatan anggota KI Sumbar.
“Yang kami ingin pertegas, jika memang membuat SK, ada limitasi, batasnya. Di SK tidak ada sama sekali. Apakah KI Sumbar di-banned, atau bagaimana!” ujarnya.
