SPIRITSUMBAR.com, Padang – Pasal pidana informasi termaktub pada Bab IX UU 14 tahu 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Pasal-pasal pidana tersebut ada di Pasal 51 sampai 57, itu faktanya bahwa UU KIP punya karakteristik regulasi tersendiri, tapi sejak UU KIP efektif berlaku 11 tahun lalu pasal-pasal itu seakan berada di lorong hampa,” ujar Komisioner membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB) Adrian Tuswandi didampingi Panitera Pengganti KISB Kiki Eko Saputra, pada pers relisesnya Senin 22 November 2022.
Menurur Adrian, komisioner dua periode di KISB ada banyak faktor penghambat dan ketidakadaan regulasi tindaklanjut terkait pidana informasi publik tersebut. Sqehingga pasal-pasal itu seperti ada dan tiada saja.
“Besok (Selasa 23 November 2021,red) di Truntum Hotel (Grand Inna) KISB menggelar Foccus Group.Discusian (FGD) dengan tema Ketentuan Pidana UU 14 Tahun 2008, Problem dan Ketentuan Hukum Penerapannya,” ujar Adrian
Adrian biasa disapa Toaik oleh kalangan jurnalis dan penggiat keterbukaan infomasi publik di Sumbar mengatakan FGD besok (Selasa, red) adalah bagian dari ikhtiar KISB.
“Hasil FGD adalah rekomendasi yang akan disampaikan ke KI Pusat dan stakeholder penegakan hukum, supaya pasal pidana informasi itu tidak menjadi macan kertas saja,” ujar Adrian.
