Dari pantauan media ini, terkait dengan surat pernyataan 8 orang guru sertifikasi dan ketua Yayasan itu diduga telah direkayasa oleh Ka Kemenag Solok Selatan, BK. Dengan tujuan untuk menghilangkan dugaan pungli tersebut.
Baca : Dugaan Pungli Kemenag Solsel, Mereka Berlomba Memberi Bantahan
Pasalnya, berdasarkan informasi dari guru- guru sertifikasi pontren tersebut, dimana mereka dipanggil Ka kemenag ke kantornya Kamis (21/1/2016) agar mereka membuat surat pernyataan di atas materai Rp6000. Bahwa tidak ada potongan dana sertifikasi guru- guru itu.
Sementara surat pernyataan yang diserahkan ke delapan orang guru- guru sertifikasi Pontren tersebut kepada wartawan koran ini hanya merupakan selembar kertas dobel folio dengan tulisan acak- acakan dan tidak bermaterai.
Surat pernyataan bermaterai Rp6000 yang dibuat ke delapan orang guru- guru sertifikasi Pontren dan ketua Yayasan di kantor Kemenang itu, diduga dilatar belekangi adanya ancaman Ka kemenang sebelumnya. Bahwa Ka Kemenag bakal mencabut sertifikasi guru- guru Pontren, memindahkan PNS yang ditempatkan di pontren Muaralabuh. Serta, tidak akan memberikan bantuan ke Yayasan pontren bersangkutan.
Walaupun hal itu juga dibantah Ka Kemenang, yang disampaikan langsung kepada wartawan koran ini ketika dikonfirmasi, Jumat (22/1/2016) di ruanga kerjanya. Juga ada dugaan bantahan tertulis yang dilayangkan ke redaksi. Namun, surat bantahan tersebut banyak kejanggalan, lantaran tidak resmi, bahasa basalemak peak (tidak menggunakan bahasa Indonesia baku), tanpa alamat yang jelas, tanpa nomor dan cap stempel.
Tak mau kalah, Hal sama juga dilakukan Ka. Subag. TU Kemenag Kab. Solok Selatan, Mahadolok, S. Ag. MM. Dia juga mengirimkan surat dan membantah hal yang pernah diutarakan sebelumnya. Malahan, dia berupaya mengalihkan persoalan terhadap hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemberitaan ini.
TIM
