Dia melihat Kategori pelamar umum banyak yang lulus. Menurutnya bukan soal jumlah gaji yang dikemukakan tetapi pemerataannya. “Tidak apa gaji kami kecil yang penting merata dan tidak menimbulkan gaduh antara kami. Dan yang paling penting semuanya kami dari guru honor dapat SK dari bupati,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Pessel, Aprial Habbas menampung aspirasi dan keluhan yang disampaikan itu. “Kami akan coba membahas hal ini dengan melakukan hearing dengan sejumlah OPD terkait, BKD, Disdikbud Pessel dan Bupati Pesisir Selatan,” ujarnya.
DPRD meminta data-data secara menyeluruh bagi guru honor yang tidak lulus kontrak yang diselenggarakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan. Dia mengatakan instansi terkaitpun pasti memiliki kriteria tertentu dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagai guru kontrak.
“Jika seandainya terjadi penyimpangan diluar jalur dan aturan yang ada, maka kelulusan oknum bersamgkutan bisa dibatalkan”tuturnya.
Aprial Habbas juga mengatakan bahwa keterbatasan ketersediaan APBD menjadi kekhawatiran untuk menjawab tuntutan pengangkatan seluruh guru honor sebagai kontrak daerah setempat.
Sebab, hampir 70 persen APBD terkuras untuk belanja pegawai “inilah pokok pikiran yang menjadi masalah. Solusinya, ya jelas kita harus terus melakukan peningkatan PAD secara kontinitas untuk mencukupi permintaan itu”ulasnya.
