Spiritsumbar.com, Kapalo Hilalang – Bupati Padang Pariaman, begitu bangga lantaran keinginan besarnya untuk mewujudkan Tarok Kepala Hilalang, Kecamatan Kayu Tanam untuk dijadikan kawasan pendidikan terpadu.
Apalagi, rencananya itu mendapat acungan jempol dari Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur serta Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. (Baca: Kawasan Pendidikan Terpadu Padangpariaman Terjebak Tanah)
Namun, mimpi Ali Mukhni sepertinya tidak berjalan mulus dan mulai terganjal oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah. Apalagi, Ali Mukhni seperti tidak mengakui masyarakat itu sebagai pemilik tanah. Karena, Ali Mukhni yang mengklaim kawasan itu sebagai tanah negara atau revording.
Inilah persoalan utamanya, masyarakat membantah dan menegaskan kawasan tersebut sebagai kawasan adat masyarakat atau tanah ulayat masyarakat Kapalo Hilalang. Bahkan mereka telah mengelola secara turun temurun. (Baca: Tarok Kapalo Hilalang, Jadi Kawasan Pendidikan Terpadu)
Tak puas dengan gaya Ali Mukhni yang bertindak seperti raja itu, , para tokoh masyarakat Kapalo Hilalang melakukan aksi demonstrasi ke DPRD Sumatera Barat, Senin (8/5/2017).
Dihadapan Komisi I DPRD Sumbar, para tokoh masyarakat adat Datuak Mangkuto Sinaro (75) bersama 200 orang lainnya menyampaikan bahwa bupati secara sepihak telah mencaplok tanah mereka. Dengan dalih untuk pembangunan pendidikan terpadu Kabupaten Padangpariaman, tanpa ada perhitungan untuk masyarakat yang selama ini berladang dan beternak di kawasan itu.
