Selanjutnya mengoptimalkan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggungjawab OPD dan bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan utang/piutang OPD yang dipimpin.
Kemudian bertanggungjawab kepada pengelolaan aset yang ada, bertanggungjawab penuh terhadap ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain, bertanggungjawab penuh menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan apabila melanggar pakta integritas itu, bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah seseuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.”Saya minta semuanya benar-benar melaksanakan pakta integritas ini dalam bekerja,” Kata Syahiran.
Penulis : Buyung
Editor : Saribulih
Artikel Spirit Lainnya
loading…
