Pengawalan tersebut dilakukan mengingat perintah konstitusi sebagai representasi daerah dan wujud tanggung jawab DPD RI periode 2014-2019.
Hal tersebut, kata mantan juru bicara Mendagri itu, telah pula disampaikan DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-13 yang dibuka Ketua DPD RI Oesman Sapta, didampingi oleh tiga Wakil Ketua DPD RI yaitu Nono Sampono, Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (18/7/2019) lalu.
“DPD RI juga mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil melakukan terobosan inovasi pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat serta berhasil membangun dan menyejahterakan rakyatnya,” ujar pamong senior yang akrab disapa Donny Moenek ini.(*)
