Pemerintah Kota (Pemko) Padang melaksanakan asesmen bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kompetensi, menilai kinerja, serta menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemko Padang.
Pelaksanaan asesmen ini didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) Wali Kota Padang Nomor 800.1.14.1/17/BKPSDM-PDG/SPT/2025, yang beredar pada 15 April 2025.
Proses asesmen dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 24 April 2025.
Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Adrian Tuswandi, menyambut baik langkah ini dan menilai asesmen sebagai bagian penting dalam mendorong pembaruan birokrasi di Pemko Padang.
“Ini adalah langkah yang tepat dari Wako Fadly Amran. Tujuannya tentu baik, yaitu meningkatkan kualitas birokrasi yang lebih baik di Pemko Padang,” kata Adrian, yang akrab disapa Toaik, di salah satu kedai kopi di Padang, Rabu (16/4/2025).
Menurutnya, asesmen harus dilakukan secara objektif dan menjadi dasar utama menentukan pejabat yang menempati posisi strategis.
“Asesmen ini digelar untuk peningkatan kualitas SDM di Pemko. Kiblat kita harus satu, yaitu mendukung program Wako Fadly Amran bersama Wawako Maigus Nasir lima tahun ke depan yang mementingkan masyarakat,” tegasnya.
Toaik juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan profesionalitas para peserta asesmen agar mampu menyesuaikan diri dengan arah kepemimpinan yang baru.
“Apalagi kita lihat program unggulan Pemko Padang saat ini bagus-bagus. Kalau tidak siap merealisasikannya untuk kepentingan masyarakat, dan tidak bisa menyesuaikan dengan nahkoda Wako ini, sebaiknya mundur saja,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar proses asesmen tidak menjadi sekadar formalitas tanpa dampak nyata bagi struktur pemerintahan.
“Asesmen harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan. Jangan hanya sebagai proses simbolik, formalitas karena dampaknya akan sangat besar bagi warga kota,” katanya.
Toaik juga menekankan pentingnya hasil asesmen yang valid dan dilakukan oleh pihak ketiga secara profesional.
Menurutnya, kredibilitas asesmen akan rusak jika pejabat yang diangkat tidak sesuai dengan hasil evaluasi.
“Kalau nilai jauh dari standar tapi tetap diangkat, ya asesmen itu hanya jadi formalitas belaka,” ujarnya sambil tersenyum.
Di akhir pernyataannya, Toaik menaruh harapan besar terhadap keberhasilan asesmen ini demi mewujudkan pemerintahan yang solid, bersih dan berintegritas.(*)
Komentar