Terkait hal itu, La Nyalla menyarankan Kadin provinsi se-Indonesia untuk melakukan tiga hal. Pertama, melakukan konsolidasi kekuatan antar pengusaha anggota Kadin di daerah masing-masing.
“Kedua, Kadin provinsi mutlak menjalin hubungan harmonis dan komunikatif dengan kepala daerah. Karena dengan itu, kita bisa melakukan langkah antisipasi pelambatan ekonomi bersama-sama antara pengusaha dan kepala daerah,” tandasnya.
Yang ketiga, La Nyalla meminta semua ketua umum KADIN di seluruh Indonesia untuk fokus memikirkan satu topik; yakni, meningkatkan kemudahan berusaha di daerah. “Karena kalau peringkat ease doing of business kita naik, maka akan lahir entrepreneur-entrepreneur baru di seluruh Indonesia, dan ini menjaga pertumbuhan ekonomi kita,” ujar La Nyalla yang juga mantan ketua umum Kadin Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Bali dan Sulawesi Tengah menyoal masih adanya Kadin “lain” yang bukan di bawah pimpinan Ketua Umum Rosan Perkasa, yang meskipun tidak punya dasar hukum, tapi masih diterima oleh kepala daerah di beberapa tempat. “Kami minta DPD RI meneruskan aspirasi kami kepada pemerintah untuk mengabaikan keberadaan Kadin palsu,” ujar Arus Abdul Karim, ketua umum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah.
