Dikatakan Bakri Bakar, untuk lalu lintas orang sakit atau meninggal dunia masyarakat Mentawai sejauh ini terpaksa harus menyewa kapal dengan harga Rp17-25 juta untuk menuju ke Padang, atau untuk meyeberang antar pulau.
Selain mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar memperhatikan layanan kesehatan dasar masyarakat, seiring keluarnya daerah ini dari status sangat tertinggal, Bakri Bakar juga meminta komunikasi dengan pemerintah pusat dan juga anggota DPR RI asal Sumbar yang ada di senayan agar terus ditingkatkan.
“Lobi-lobi ke pusat wajib berjalan, karena Mentawai ini bisa dikatakan adalah daerah khusus, daerah kepulauan. Daerah kepulauan ini memiliki ciri khusus dan harus punya anggaran khusus, untuk percepatan pembangunan di sana harus dikerjasamakan dengan pusat, tinggal lagi bagaimana seni gubernur dengan bupatinya untuk menjangkau ke sana,” ucap Bakri Bakar.
Ia menegaskan, untuk lobi-lobi ke pusat ini tidak bisa hanya dalam tataran pembicaraan saja, namun pemerintah daerah harus menyiapkan program dengan perencanaan yang matang. Sehingga pemerintah pusat bisa diyakinkan untuk menggelontorkan anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“Tak kalah pentingnya lagi, gubernur harus menjalin komunikasi dengan 14 anggota DPR RI dan anggota DPD kita yang ada, bicarakan apa yang menjadi kebutuhan dari Mentawai, sehingga pemikiran kita untuk ke pusat itu bisa sama,” katanya (*)
