“Fakta ini saya temukan saat turun reses ke Mentawai beberapa waktu lalu. Persoalan ini harus mendapat perhatian serius, apakah dari pemerintah kabupaten, provinsi ataukah pusat. Kalau pemerintah kabupaten tidak kuat mengganggarkan disebabkan APBD yang terbatas, mesti ada perhatian dari pemerintah provinsi atau pusat,” katanya.
Dikatakan Bakri Bakar, untuk lalu lintas orang sakit atau meninggal dunia masyarakat Mentawai sejauh ini terpaksa harus menyewa kapal dengan harga Rp17-25 juta untuk menuju ke Padang, atau untuk meyeberang antar pulau.
Selain mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar memperhatikan layanan kesehatan dasar masyarakat, seiring keluarnya daerah ini dari status sangat tertinggal, Bakri Bakar juga meminta komunikasi dengan pemerintah pusat dan juga anggota DPR RI asal Sumbar yang ada di senayan agar terus ditingkatkan.
“Lobi-lobi ke pusat wajib berjalan, karena Mentawai ini bisa dikatakan adalah daerah khusus, daerah kepulauan. Daerah kepulauan ini memiliki ciri khusus dan harus punya anggaran khusus, untuk percepatan pembangunan di sana harus dikerjasamakan dengan pusat, tinggal lagi bagaimana seni gubernur dengan bupatinya untuk menjangkau ke sana,” ucap Bakri Bakar.
