SpiritSumbar.com, Jakarta – Aparat yang memenjarakan perbuatan viral atas suatu peristiwa oleh seseorang tanpa diketahui mensrea dan 2 alat bukti yang cukup adalah perbuatan kesewenang wenangan.
Peristiwa di Sulawesi Barat yang berujung pada perang pernyataan antara Imigrasi dan Kapolda Sulbar sangat mengagetkan anggota Komisi III DPR.
Apalagi dari pernyataan pejabat terkait, kemudian dikoreksi lagi oleh pejabat yang bersangkutan. “Saya menemukan dua kasus serupa selain yang terjadi di Sulawesi Barat, juga terjadi di Propinsi Lampung karena cuma mengviralkan suatu peristiwa di sosmed”, kata Habiburahman anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra di Jakarta selasa (17/3/2020)
Dikatakan, untuk dapat menahan seseorang harus jelas mensrea nya dan dua alat bukti yang cukup. Saya ggak tau apa yang dipakai untuk memenjarakan pelaku, ujarnya.
Dalam waktu yang sama Komisi III DPR menyatakan akan mengundang Kapolri Jenderal Idham Aziz untuk memberikan klarifikasi secara terbuka terkait polemik pernyataan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Merdisyam atas video berdurasi 58 detik yang merekam kedatangan 49 tenaga kerja asing asal China di media sosial, kata aggota Komisi III Supriansa dari Fraksi Partai Golkar.
