Dengan anggaran Rp 20 triliun, program ini diperkirakan bisa menyentuh kurang lebih 13,3 juta keluarga miskin dan kurang mampu dengan perhitungan masing-masing mendapat Rp 1,5 juta.
Nanti jika virus Corona telah berlalu, program kartu prakerja ini bisa dilaksanakan lagi. Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya opsi ini dipertimbangkan.
Proses rekrutmen peserta program ini, nilai Wakil Ketua MKD DPR RI itu, dinilai tidak objektif. Proses seleksinya dilaksanakan dengan cara undian. Artinya, mereka yang sudah terdaftar akan diundi secara acak oleh komputer. Nama-nama yang menang undian, itulah nanti yang akan mengikuti program pelatihan ini.
“Sistem undian seperti itu belum tentu hasilnya objektif. Sebab, dari sisi pendaftar dipastikan akan didominasi mereka yang ada di kota-kota besar. Dengan begitu, peluang mereka lulus juga jauh lebih besar. Selain itu, alat komunikasi untuk mendaftar program ini pasti lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Saya khawatir, mereka yang tinggal di daerah peluang lolosnya lebih sedikit,” kilah Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.
Dia lalu menyarankan pemerintah agar menetapkan kelulusan lebih objektif. Setidaknya, ada seleksi yang melihat minat dan bakat calon peserta. Termasuk sebaran pesertanya di daerah. Cara seperti ini jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. (Salih/rel)
