“Kebijakan sekolah penggerak harus dikaji kembali secara komprehensif, terutama terkait penetapan kriterianya, sehingga tidak terjebak melahirkan klaster sekolah unggulan dan non unggulan,” kata Dede.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga mendesak Kemendikbud untuk membuat skema monitoring, evaluasi dan solusi terhadap pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) termasuk pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Tip & Trik
loading…
<<< Sebelumnya
Selanjutnya>>>
