Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasaman Barat, Teguh Suprianto membenarkan untuk kedepanya pembangunan fisik tidak ada lagi selain pembangunan Masjid Agung yang sudah tender dan pembangunan RSUD yang multiyear.
“Anggaran kita banyak dipotong pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19. Selain itu juga kita anggarkan untuk covid-19,” katanya.
Ia menyebutkan untuk pendapatan daerah yang awalnya Rp1,2 triliun lebih berkurang menjadi Rp1,096 triliun atau anggaran pendapatan berkurang sekitar Rp185,8 miliar.
“Anggaran inilah yang diambil dari kegiatan rencana fisik yang ada. Sehinga anggaran fisik kedepannya tidak ada lagi termasuk pokok pikiran (pokir) DPRD,” Katanya.
Ia menjelaskan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang awalnya Rp.142, 9 miliar saat ini tinggal Rp.85,4 miliar atau kurang Rp.57,5 miliar.
Dana perimbangan yang awalnya Rp956 miliar lebih saat ini berkurang menjadi Rp.828 miliar lebih atau turun sekitar Rp.127 miliar lebih.
Belanja langsung yang awalnya Rp.650 miliar lebih dan saat ini Rp.449 miliar lebih atau berkurang sekitar Rp.200 miliar lebih.
Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat dipotong Rp.66,2 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong Rp.67,1 miliar tinggal untuk anggaran bidang kesehatan dan pendidikan sekitar Rp.80 miliar dan ditambah non fisik seperti sertifikasi guru, tunjangan, KB dan lainnya sekitar Rp.193 miliar.
