“DPD dan OJK sudah melakukan pembicaraan untuk mendorong kerja sama dalam rangka melakukan advokasi kepada masyarakat pelaku UMKM. Selain meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, juga membahas upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memperbaiki kinerja kredit,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, ia meminta OJK perwakilan Sumatera Barat khususnya, untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat pelaku UMKM. Juga dibutuhkan upaya meluruskan pemahaman masyarakat pelaku UMKM terkait KUR serta mendorong pelaku UMKM yang bankable, memahami hak dan kewajiban sebagai debitur.
Kepala Perwakilan OJK Sumatera Barat Misran Pasaribu dalam kesempatan itu mengungkapkan, pengaturan UMKM masih diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dari data penyaluran kredit perbankan, sejauh ini sudah terpenuhi persentase penyaluran untuk UMKM minimal 20 persen dan setiap tahun terus meningkat.
“Kinerja penyaluran kredit untuk UMKM sudah di atas 20 persen dengan kuantitas yang semakin meningkat setiap tahun,” terang Misran.
Kepala KPw OJK yang baru bertugas sekitar sebulan ini di Sumatera Barat menambahkan, kuantitas dan kualitas pertumbuhan kredit UMKM juga semakin baik. “Dengan Non Performing Loan (NPL) yang tetap terjaga di bawah 5 persen, pertumbuhan kredit semakin naik searah dengan pertumbuhan UMKM,” ujarnya.
