Ditegaskan Yosmeri, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis di ajang Pemilu 2024 ini. Namun, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggota jutaan orang, tentunya hak-hak politik warganya perlu dikomunikasikan dengan berbagai stakeholder kepemiluan.
PP Muhammadiyah, terang Yosmeri, kemudian mendorong Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) untuk berkomunikasi dengan stakeholder kepemiluan dalam memperjuangkan hak-hak politik warga Muhammadiyah.
Lembaga ini, urai dia, berperan untuk mendorong tokoh-tokoh dan kader yang punya kualitas, integritas dan juga yang telah berbuat membangun Muhammadiyah dengan perserikatannya.
“Selama ini, kan Muhammadiyah melepas saja suara itu pada masing-masing anggotanya. Sekarang, LHKP mengambil peran. Agar suara warga Muhammadiyah itu terakomodir secara politik,” tegasnya.
“Sekarang, LHKP memberikan guidance, merekomendasikan orang-orang yang telah berbuat dan membesarkan Muhammadiyah, baik sebagai kader maupun tokoh-tokoh yang layak untuk itu, artinya ikut bersama-sama membantu dakwah Muhammadiyah,” pungkasnya. (*)
