SPIRITSUMBAR.com, Jakarta – Komit cari solusi konflik Papua, Komite I terus gali informasi untuk mempersiapkan pembentukan pansus Papua. Selain itu, berbicara masalah Papua tentu tidak bisa dikesampingkan telah diberlakukan otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah hampir satu dekade.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I DPD RI dengan menghadirkan Direktur Daerah tertinggal Transmigrasi dan Pedesaan Dr. Velix Wanggai, Tenaga Ahli Desk Papua Bappenas Moksen Sirfefa. Di ruang rapat Komite I Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.
Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik mengugkapkan bahwa berkaitan dengan problem konflik Papua dan penerapan UU Otsus Papua. Pembentukan Pansus Papua yanag diusulkan Komite I merupakan pilihan dan sekaligus menunjukan komitmen DPD RI yang berpihak kepada daerah.
“Saat ini Komite I mencari upaya solusi komprehensif dan memprioritaskan mengenai masalah Papua dengan mengusulkan dibentuknya Pansus Papua. Persoalan tersebut sudah dibahas di tingkat pimpinan bahkan minggu kemarin juga sudah berkunjung ke sana terkait hal ini,” tukas Abdul.
Artikel Lainnya
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPD dari provinsi Papua Otopianus Tebai mengungkapkan konsep dalam menjalankan otonomi khusus seharusnya diserahkan kepada suku dan rakyat di sana. Menurutnya, harus melakukan pemetaan terhadap wilayah Papua yang dibagi menjadi 7 wilayah adat dan terdapat 257 suku bangsa.
