Padang, SPIRITSUMBAR.com – DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) siap berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Tidak hanya itu, DPRD juga akan menindaklanjuti aspirasi MUI untuk bisa diakomodir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Hal tersebut terungkap saat Ketua DPRD Sumbar, Muhidi bersilaturahmi dengan Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, Rabu (17/10) di Kantor MUI Sumbar.
Buya Gusrizal Gazahar mengungkapkan, diharapkan kedepan adanya kerja kolaboratif antara
pemerintah daerah kedepan, MUI juga bertugas untuk menyokong kinerja pemerintah.
“Banyak persoalan sosial yang harus ditindaklanjuti secara bersama-sama, salah satunya angka
penyimpangan orientasi seksual atau LGBT yang cukup tinggi,” ujar Buya Gusrizal Gazahar.
Dia menyebut, sudah dua tahun MUI tidak mendapatkan alokasi anggaran APBD Sumbar, begitupun pemerintah daerah yang sudah tidak melibatkan MUI pada rapat-rapat resmi dengan kepada dinas lainnya, persoalan-persoalan sosial terus terjadi ditengah masyarakat.
Dia mendorong, hukum adat bisa disaksikan kepada penyuka sesama jenis dan pelaku perzinaan, sehingga bisa membuat jera dan efek minder ditengah masyarakat.
