Padang, SPIRITSUMBAR.com – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (DPRD Sumbar) terus memantapkan eksistensi sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Bahkan BK DPRD Sumbar sering mendapatkan kunjungan kerja (Kunker) dari BK DPRD daerah lain.
Sebagaimana kunjungan yang dilakukan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka melakukan kunjungan ke BK DPRD Sumbar untuk optimalisasi pelaksanaan Tupoksi, Kamis (18/7/2024).
Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan DPRD Sultra merupakan kunjungan BK DPRD ketiga dari daerah lain. Hal ini dilaksanakan BK DPRD sejumlah daerah tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja.
“BK DPRD terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menjaga marwah lembaga, salah satunya dengan unsur media. Dengan upaya tersebut BK DPRD Sumbar terus menjadi pilihan Kunker BK DPRD dari berbagai daerah,” ujar Muzli.
Dia mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir BK DPRD Sumbar menerima Kunker DPRD DKI Jakarta setelah itu BK DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara. Dengan harmonisasi yang terbangun dengan unsur media, maka banyak BK DPRD daerah lain mengetahui kinerja BK DPRD Sumbar.
Wakil Ketua BK DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Sinapoy mengatakan, kunjungan kerja BK DPRD Sulawesi Tenggara ke DPRD Sumbar dilakukan untuk belajar dan sharing informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan yang dijalankan Badan Kehormatan DPRD Sumbar.
Melalui sharing informasi ini ia berharap ke depan BK DPRD Sulawesi Tenggara bisa lebih maksimal dalam menjalankan Tupoksi.
“Menjalankan tugas BK ini tidaklah mudah, karena perannya adalah menjaga marwah DPRD. Maka dari itu kita butuh banyak belajar dan mencari masukan, salah satunya dengan mengunjungi DPRD Sumbar hari ini,” ujar Muhammad Nur Sinapoy.
Dikatakannya, BK DPRD Sumbar dijadikan sebagai tujuan untuk belajar dan sharing informasi karena pihaknya melihat dalam pelaksanaan tugas, BK DPRD Sumbar telah lebih maju. Dimana Sumbar merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia, DPRD nya telah lama ada, dan BK DPRD Sumbar juga telah lama terbentuk.
“Salah satu yang ingin kita pelajari adalah bagaimana kiat-kiat BK DPRD Sumbar melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dalam membina teman-teman anggota dewan. Sebab kita tidak ingin, mentang-mentang BK kita melakukan kesewenangan-wenangan pada teman-teman anggota,” ujarnya.
Dikatakan Muhammad Nur, dalam pelaksanaan kewenangan, BK DPRD Sulawesi Tenggara telah ada memproses anggota yang melanggar, disidangkan kode etik, dan diingatkan untuk tidak kembali mengulangi kesalahan yang dilakukan.
“Jadi membimbing teman-teman anggota ini memang tidak semudah yang kita bayangkan, meski kita telah memiliki sarana prasarana yang lengkap, kita tetap harus banyak belajar,” ucapnya.
Kunjungan BK DPRD Sulawesi Tenggara ke DPRD Sumbar diterima oleh Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M. Nur. Pada kesempatan itu Muzli menyampaikan rasa bangganya dikunjungi BK Sulawesi Tenggara.
Dia menyebut keberhasilan kinerja BK ditunjukkan dengan tidak adanya persoalan-persoalan yang terjadi secara internal maupun eksternal lembaga.
Untuk DPRD Sumbar, hingga jelang akhir masa jabatan dewan periode 2019-2024, tidak ada anggota yang di PAW disebabkan ketidaksiplinan.
“Keberhasilan BK itu ditunjukkan saat tidak ada persoalan temuan pada seluruh anggota dewan yang ada, dan sejak awal komitmen BK untuk keanggotaan DPRD Sumbar periode 2019-2024 yaitu, 65 orang kita berawal, 65 orang kita berakhir,” ujarnya.
Ia mengatakan,hingga periode anggota DPRD Sumatra barat 2019-2024, BK DPRD Provinsi Sumatra Barat lebih soft dalam mengingatkan anggota, mengingat regulasi masih dalam pembahasan.
“Saat ini kita hampir rampung membahas peraturan tata beracara, direncanakan penetapannya akhir Agustus 2024. Pasca ditetapkan, regulasi ini akan diterapkan oleh anggota DPRD periode 2024-2029,” ujarnya. (*)
