Padang, SPIRITSUMBAR.com – Badan Kehormatan (BK) merupakan bagian penting dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk menjaga perilaku anggota DPRD sesuai dengan pedoman kode etik. Oleh sebab itu, kinerja BK harus ditunjang dengan sarana prasarana agar setiap keputusan yang diambil bisa menjaga harmonisasi dan marwah lembaga.
Hal tersebut disampaikan Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Barat (DPRD Sumbar) Muzli M Nur saat menerima kunjungan konsultasi BK DPRD Kabupaten Limapuluh kota, Senin (26/2/2024).
Dikatakannya, BK sebagai bagian dari AKD harus ditunjang sarana prasarana dalam bekerja menegakan kode etik. Berjalannya kode etik dengan maksimal, akan menjaga marwah DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Dalam penerapannya BK harus membahas banyak hal dalam mengawasi kinerja kedewanan. Untuk itu perlu rapat berkala bagi seluruh anggota BK dalam mengambil keputusan jika ada yang perlu ditindak. BK harus memiliki ruang kerja yang representatif ,” katanya.
Dia mengimbau seluruh BK DPRD di kabupten/kota harus memiliki ruang kerja yang representatif agar bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis dalam menegakan kode etik dewan.
Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten/kota harus memiliki pedoman kode etik untuk dipatuhi selama menjabat sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah.
