Spirit Sumbar – Tata kelola negara setelah reformasi dan amandemen UUD dari tahun 1999-2002, terus menuai gugatan dari purnawirawan, politisi dan pakar karena semakin jauh menyimpang dari tujuan bernegara.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Joko Santoso menyampaikan otokritik. Bahwa sejak berlakunya UUD 1945. UUD 1945 tidak pernah dijalankan dari sejak lahir nya sampai sekarang, dari Presiden pertama Soekarno sampai Presiden ke tujuh Joko Widodo.
Apabila bangsa ini mau berdaulat dan sejahtera, kita harus kembali ke UUD 1945 yang asli yang di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. “Saya prihatin dalam melihat kedaulatan kita yang kini tergantung pada asing, pangan impor, daging sapi impor, proyek kereta api cepat China mau menggunakan lahan TNI AU,” kritik Joko.
Penyebabnya, karena kita tidak fokus dalam membangun dan menjalankan Pancasila. “Selama Pancasila tidak dijalankan masalah lainnya akan terus bermunculan”, papar Siti Zuhro ahli politik secara terpisah di Jakarta, Kamis, 22 Juni 2016.
Di sini peran aktor, utamanya presiden menjadi penting,katanya, untuk ikut serta dalam memperkenalkan Pancasila seperti yang pernah dilakukan oleh Soekarno dan Suharto sebelum dilakukannya amandemen atas UUD 1945. Ini bisa dimulai kembali dengan menerbitkan buku saku tentang Pancasila untuk semua kalangan.
